Terastangerang.id ,— Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mendorong mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis untuk memahami persoalan bangsa serta merumuskan solusi yang berpihak kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Abraham saat menjadi pemateri dalam Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Abraham menekankan pentingnya menghubungkan pemahaman ideologi dengan kemampuan menganalisis persoalan sosial dan mengevaluasi kebijakan publik. Menurut kerangka materi yang disampaikannya, mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik, tetapi juga perlu memahami akar persoalan dan menawarkan alternatif penyelesaian yang terukur.
Kenalkan Algorithmic Thinking
Abraham memperkenalkan konsep algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur, dan berbasis data.
Pendekatan ini mencakup sembilan tahapan, yakni observasi, mendefinisikan masalah, memecah persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, merancang solusi, menguji solusi, menerapkan solusi, memantau pelaksanaan, serta melakukan koreksi berdasarkan hasil evaluasi.
Melalui tahapan tersebut, persoalan dapat diurai secara sistematis sebelum solusi ditentukan. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar menjawab masalah dan dapat diperbaiki apabila hasilnya belum sesuai harapan.
Pola pikir ini relevan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas organisasi, mengkaji persoalan masyarakat, maupun menyusun rekomendasi kebijakan.
Belajar dari Pengalaman Singapura
Dalam membahas pembangunan negara, Abraham mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew sebagai bahan pembelajaran. Sejumlah aspek yang disoroti meliputi pendidikan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah.
Ia juga merujuk buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang membahas peran institusi politik dan ekonomi yang inklusif dalam mendorong kemajuan negara.
Gagasan tersebut menempatkan kualitas institusi dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat sebagai faktor penting dalam pembangunan. Kemajuan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan sistem yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.
Bagi mahasiswa, perspektif ini dapat menjadi dasar untuk mengkaji hubungan antara institusi, kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih kritis.
Marhaenisme dan Keadilan Sosial
Abraham turut menghubungkan pembangunan dengan Marhaenisme yang diperkenalkan Bung Karno. Pemikiran ini menempatkan rakyat kecil sebagai salah satu perhatian utama dalam perjuangan politik dan pembangunan nasional.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan perlu mendorong kemandirian, produktivitas, serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Pertumbuhan ekonomi, menurut pokok materi yang disampaikan, perlu berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, penguatan daya beli, dan peningkatan kondisi ekonomi kelas menengah.
Dengan demikian, pembangunan tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Distribusi manfaat dan kesempatan bagi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Pemahaman terhadap Marhaenisme dapat menjadi pijakan bagi kader mahasiswa untuk mengkaji kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap rakyat kecil dan upaya mewujudkan keadilan sosial.
Empat Perspektif Menguji Kebijakan Publik
Abraham juga memaparkan empat perspektif untuk menilai kebijakan publik, yakni Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.
Perspektif Marhaen digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan terhadap rakyat kecil. Pemikiran Aristoteles menekankan kepentingan bersama atau common good.
Sementara itu, gagasan James Madison menyoroti pentingnya pengawasan dan pembatasan kekuasaan. Adapun Karl Popper memberikan perspektif tentang keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan koreksi terhadap kebijakan yang tidak berjalan efektif.
Keempat perspektif tersebut dapat digunakan sebagai perangkat analisis untuk menilai apakah kebijakan telah memperhatikan kepentingan publik, menyediakan mekanisme pengawasan, dan terbuka terhadap perbaikan.
Mahasiswa dapat memanfaatkan kerangka tersebut untuk mengembangkan kritik yang argumentatif sekaligus menyusun rekomendasi berdasarkan persoalan dan dampak kebijakan.
Memperkuat Karakter dan Ideologi Pancasila
KTD GMNI Kota Tangerang menjadi ruang penguatan karakter dan pemahaman ideologi bagi para kader. Tema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian dari proses kaderisasi.
Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila perlu dihubungkan dengan cara berpikir, sikap, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kemampuan berpikir kritis perlu berjalan bersama pemahaman ideologi dan kepedulian terhadap persoalan sosial. Dengan begitu, kader mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyusun gagasan dan mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan karakter, ideologi, dan kemampuan analitis, mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran lebih konkret dalam kehidupan demokrasi serta mendorong pembangunan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*)



